Perhubungan laut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perhubungan laut

go. JABATAN. Peraturan;. Medan Merdeka Timur No. Laut. Pendaftaran Kapal E-Pas Kecil. Berlaku. Berikut daftar 34 Trayek Tol Laut di Tahun 2022: 1. 10. CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan 116 trayek angkutan laut perintis dengan 42 pelabuhan pangkal dan 562 pelabuhan singgah pada tahun anggaran 2023. Sudiono saat membuka kegiatan. O. 27/II/DN-15 Perihal Kapal Ikan Yang Terindikasi Sebagai Pelaku IUU Fishing. Setiap ditjen memiliki wewenang menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, serta kriteria penyelenggaraan transportasi di masing-masing matra, termasuk memberikan bimbingan teknis. peta lokasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang diwakili oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid saat membuka rapat koordinasi penerapan Surat Edaran Dirjen Hubla tentang dana jaminan ganti rugi pencemaran di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, (22/2). Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Lupa password ? Masuk RegistrasiDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT JL. Fungsi Sekretariat Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. M. Adapun keenam distrik navigasi yang diusulkan dan siap dijadikan. Nama Perusahaan Status No. “Konektivitas adalah tanggung jawab dan amanah yang harus kita jaga. Tonny Budiono, MM mengukuhkan keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP), Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (PUKP) dan Penguji Kepelautan untuk masa bakti tahun 2016 - 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal. SE. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai struktur organisasi yaitu terbagi 1 (satu) Sekretariat Direktor Jenderal 5 (lima) Direktorat Teknis. ang di tahljn anggaran 2022 menimbang mengingat direktur jenderal. Jumlah Tayang. go. LOGO PERHUBUNGAN. 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal; Pengusahaan 27) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan 3. Showing 1-20 of 26 items. go. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. Referensi. 003/38/19/DJPL-17 tertanggal 15. Permohonan Informasi. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. Persyaratan : Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. ScKEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT :@djplkemenhub151 : (021) 3813269, 3842440 JL. Agus H. Alamat kantor : JI. 12-09-2023 Admin Pusbang Training Course For Instructor (T. 17 Tahun 2008. 2. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : a. angkutan laut nasional setelah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut selambat­ lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum ditetapkan. adpel. Plt. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya. 25 September. PM 51 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; PM 146 TAHUN 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; PM 57 TAHUN 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang. Acara tersebut diselenggarakan dalam. id: 3 hlm. U. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT JL. Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP 1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan Kepada Badan. Arif Toha Tjahjagama, DEA. “Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam penerapan ISPS. go. Buku Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan ini adalah merupakan buku saku yang menyajikan informasi utama sektor transportasi, yang meliputi perkembangan sarana dan prasarana, produksi, kinerja keselamatan, Sumber Daya Manusia dan investasi di. Agus H. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi . Bahasa. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Direktur Jenderal Perhubungan IJaut. 32. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 2. Suara. 103/2/8/DJPL-17 tanggal 18 April 2017 tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang dimaksud diterbitkan dalam rangka menjamin keselamatan kapal penumpang tradisional pengangkut penumpang di. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Leon Muhamad, kapal-kapal lama maupun kapal-kapal baru yang tidak diatur dalam. Sehingga, yang dimaksud tol laut dalam pembangunan di Indonesia adalah suatu bentuk konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk mendukung berbagai kepentingan nasional. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berinisiatif membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. id KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTAdapun sosialisasi Pemberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai, diselenggarakan di Hotel Novotel,. D 17 JL. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut,. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. 76111. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan rekonsiliasi dan pemutahiran data Penerimaan Negara Bukan PajakDirektorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 14 Tahun 2020 tentang Pengembangan Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Guna Penanganan Persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mewajibkan agar semua perusahaan menambahkan prosedur keadaan darurat. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarpulau. -. 08 Dec. 998/DJPL/2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban. (5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Medan Merdeka Timur No. Sabtu, 23 April 2022 | Post by: Admin Portal. Perhubungan Laut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pengajuan dan monitoring terpadu satu pintu untuk semua layanan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. angkutan perairan Pelabuhan; d. Peraturan ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara, persyaratan teknis, administratif, dan operasional, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Buku Informasi Transportasi Kementerian Perhubungan ini adalah merupakan buku saku yang menyajikan informasi utama sektor transportasi, yang meliputi perkembangan sarana dan prasarana, produksi, kinerja keselamatan, Sumber Daya Manusia dan investasi di bidang. Di Sela Rangkaian Kegiatan Sidang IMO Di London, Indonesia D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Agus H. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan. Pangkat / Golongan: Pembina Utama Muda (IV/c) NIP: 19730808 199903 1 003. Indonesia, Kementerian Perhubungan. Perhubungan Laut. 1601 -11 - Pasal 23 Pada saat Peraturan Menteri in i mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi. Jabatan tersebut sempat juga ditempati oleh Mugen S. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. 103/2/8/DJPL-17 tanggal 18 April 2017 tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang dimaksud diterbitkan dalam rangka menjamin keselamatan kapal penumpang tradisional pengangkut penumpang di. Direktur Jenderal Perhubungan IJaut. [email protected] JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT: Data SIUPPAK Daftar Rumah Sakit SURAT IZIN USAHA PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL (SIUPPAK) No. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TELP : (021) 3813269, 3842440 JL. id 021-34830763 021-34830762. Peraturan Menteri Perhubungan NO. Tohir, menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan cq. Sistem Informasi Fasilitas Pelabuhan. "Ditjen Hubla memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan yaitu diantaranya PT Pertamina, PT Asia Madura, PT Antam dan dari masyarakat maritim," kata Dirjen Agus,. com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus membangun pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas wilayah di Indonesia. Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam. Nama TKP ini bertahan sampai dengan periode 1972, selanjutnya pada periode 1972 – 1976. Purnomo, Director General of Sea Transportation, who together with the Regent of Subang, H. 89/PHBL/92 tanggal 10 Februari 1992 tentang Pelimpahan Wewenang untuk menerbitkan Sertifikat Pengawakan/ Safe Manning Certificate kepada : JAKARTA (18/11). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu sub Direktorat yang berada dalam Kementerian Perhubungan. 024. Bagikan. 5, Jakarta Pusat 10110 [email protected] 021-34830763 021-34830762JAKARTA, KOMPAS. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pemenuhan standar dan penerbitan Sertifikat MLC untuk Kapal berukuran GT 500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih berbendera Indonesia yang berlayar ke luar. Pedoman Guidelines for Port State and Flag State on How to Deal with Seafarer. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait penggunaan buku catatan tersebut. Agus H. Jelang Audit Wajib Imo 2023, Kemenhub Selenggarakan Imsas Pre-Audit Training JAKARTA (30/3) – Sebagai bentuk komitmen selaku anggota dari Organisasi Maritim Internasional (IMO), Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. 2. DWP Dinas Perhubungan PPU. 998/djfl/2021 tentang penetapan jaringan traye,k penyelenggaraan pelayanan publik untuk angkutan bar. 10. Baju Putih Perhubungan Polos Kemeja Putih Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan. Peraturan Perundang-undangan. E. go. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Purnomo saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi Pengujian dan Sertifikasi Alat Keselamatan Pelayaran Melalui Sistem Pelayanan Online bertempat di Sunlake Hotel Jakarta, Selasa (19/11). Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan. 2532-1999. 413 Kemarin: 981 Total: 452. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkappel) yang telah mendorong dan memfasilitasi keinginan stakeholder dalam merancang kode etik pelaut Indonesia. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah bagaimanakah. Akreditasi : 105/E/KPT/2022. Rp165. go. Visi Misi ; Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Daftar Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; Unit Kerja; Makna Logo; Hymne dan Mars; PRODUK. Program kerja yang disusun Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mengacu pada sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, tugas dan fungsi Badan Litbang Perhubungan dan kebijakan pembangunan. Ditjen Perhubungan Laut. Adapun beberapa capaian program NLE di sektor perhubungan laut pada tahun 2020 antara lain uji coba Soft System Methodology (SSM) pengangkutan, penerapan Ship to Ship – Floating Storage Unit (STS-FSU) dan SSM Perizinan Tahap I, penebusan DO dan pengeluaran SP2 melalui platform pemerintah dan shipping, uji coba kolaborasi. MEDAN MERDEKA BARAT No. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021 Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai. . 8 TELP JAKARTA - 10110 :Ditjen Perhubungan Laut : (021) 3811786, 3845430 FAX Twitter :@djplkemenhub151 EMAIL : djpl@dephub. Secara total, pagu anggaran direktorat tersebut diajukan sebesar Rp 1,6 triliun pada 2022. Malkumat Pelayaran. Direktorat Jendral Perhubungan Laut. 2. 14. a) 57. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI untuk capaian penugasan Program Tol Laut. perhubungan Laut; dan d. Surat Edaran dengan nomor UM. Latar belakang pendidikan : S-I Jurusan Teknik Mesin Univ. Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. pendaftaran hak kebendaan. 59. Perhubungan Laut. 2. KEMENTRIAN PERHUBUNGAN: REPUBLIK INDONESIA: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT: SELAMAT DATANG DI PORTAL DOKUMEN PELAUT INDONESIA Welcome in Seaman's Identity Document of Republic Indonesia. Aturan ini menyusul adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 - 4 di beberapa. 4, Jakarta Pusat 10110. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesiaperhubungan laut nomor : kp-djpl 627 tahun 2022 tentang pemberlakuan buku panduan nasional mengenai pengawasan kepatuhan dan penegakan aturan terhadap pelaksanaan pemeriksaan pengendalian sistem anti teritip (anti fouling system) dan sistem manajemen air balas (ballast water management system) oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapalSosialisasi kali ini dibuka oleh Dirjen Hubla, yang diwakili Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Toto Sukarno secara virtual dan dihadiri oleh Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut wilayah Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku Utara, Papua secara langsung dan virtual. JAKARTA (18/11). 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 'G @djplkemenhub151 JAKARTA - 10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 :Ditjen Perhubungan Laut EMAIL : djpl@dephub. Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengatakan regulasi penyesuaian tersebut berdasarkan. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perhubungan Laut dan Bappenas serta . Restrukturisasi Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan. go. Perhubungan Laut. Dokumen Elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditandatangani secara elektronik. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo menyampaikan bahwa penerapan Inapornet secara penuh. com. HK. 16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan Sertifikat Statutori/Re. Liputan6. MEDAN MERDEKA BARAT No. WebSistem Informasi Fasilitas Pelabuhan. Transportasi laut pun tak luput dari perhatian Menteri Perhubungan agar dapat mendukung kegiatan KTT Asean ke 42. 8 Gd.